Binjai.REDMOL.ID | Tapanuli Selatan – Gelombang kritik terhadap penanganan kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) semakin keras. Publik mulai mempertanyakan ketegasan dan keberanian Polres Tapanuli Selatan dalam membongkar jaringan yang diduga telah lama menggerogoti hak masyarakat dan merugikan negara.
Pertanyaan yang kini ramai bergema di tengah masyarakat terdengar sederhana namun menohok: "Bagaimana kabar kasus BBM bersubsidi di Paluta, Pak Kapolres?"
Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Hingga saat ini, penanganan kasus yang sempat menjadi perhatian publik tersebut dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan terhadap pengungkapan aktor utama yang diduga mengendalikan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Masyarakat menilai aparat seolah hanya berani menyentuh lapisan paling bawah, sementara pihak yang diduga menikmati keuntungan terbesar dari praktik ilegal tersebut masih belum tersentuh hukum.
"Kalau hanya sopir pelangsir yang diproses, lalu siapa pemilik modal, siapa pengendali jaringan, siapa yang menikmati keuntungan dari penyalahgunaan BBM bersubsidi itu?" demikian pertanyaan yang terus muncul dari berbagai kalangan.
Sorotan publik semakin tajam setelah muncul pernyataan bahwa proses penyidikan masih menunggu koordinasi dengan pihak Pertamina. Bagi sebagian masyarakat, alasan tersebut justru memunculkan tanda tanya besar terhadap keseriusan penanganan perkara.
Pasalnya, dalam pandangan publik, fungsi Pertamina sebatas memberikan data teknis, keterangan distribusi, serta potensi kerugian negara. Sedangkan kewenangan penyelidikan dan penyidikan sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum.
Karena itu, masyarakat mempertanyakan apakah alasan koordinasi tersebut merupakan kebutuhan penyidikan atau justru menjadi dalih yang membuat pengungkapan kasus berjalan lambat.
Kritik yang berkembang bahkan lebih keras. Sebagian masyarakat menilai penanganan perkara ini mulai memperlihatkan gejala bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.
Jika benar ada dugaan mafia yang mengatur distribusi BBM bersubsidi secara sistematis, maka publik menilai tidak cukup hanya menghadirkan sopir sebagai tersangka. Sebab sopir hanyalah bagian kecil dari mata rantai yang lebih besar.
"Jangan sampai ada kesan kambing hitam diciptakan untuk melindungi pihak yang lebih kuat. Penegakan hukum harus menyentuh dalang, bukan hanya pelaksana di lapangan," ujar salah seorang aktivis yang mengikuti perkembangan kasus tersebut.
Kasus BBM bersubsidi bukan sekadar pelanggaran biasa. Praktik ini menyangkut hak masyarakat kecil yang seharusnya menikmati subsidi negara. Ketika subsidi diselewengkan untuk kepentingan kelompok tertentu, yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga rakyat yang berhak mendapatkan BBM dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Oleh sebab itu, masyarakat mendesak Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yon Edi Winara dan jajarannya untuk menunjukkan keberanian institusi Polri melalui langkah nyata, bukan sekadar penjelasan normatif.
Publik kini menunggu satu hal yang paling sederhana: apakah penyidikan akan bergerak naik memburu aktor intelektual dan pemodal di balik dugaan mafia BBM bersubsidi, atau berhenti pada sopir pelangsir sebagai tumbal penegakan hukum?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menjadi ukuran sesungguhnya tentang sejauh mana keberanian aparat dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Reporter: MH Zulfahri Tanjung & Red
Editor: Zulkarnain Idrus
