RedMOLBINJAI.ID | Binjai — Kebijakan pungutan dana perpisahan yang diduga dilakukan oleh pihak sekolah di SMA Negeri 7 Binjai menuai sorotan tajam. Sejumlah orang tua siswa mengaku terbebani dengan adanya iuran yang dinilai tidak berpihak pada kondisi ekonomi masyarakat yang tengah sulit.
Berdasarkan dokumen yang beredar, tercantum rincian “kontribusi siswa” dengan nominal yang tidak kecil. Untuk siswa kelas X dan XI disebutkan dikenakan Rp47.000 per orang, sementara kelas XII mencapai Rp186.000 per siswa. Jika diakumulasikan, total pemasukan dari kontribusi tersebut mencapai Rp84.043.000.
Kondisi ini memicu keresahan di kalangan wali murid. Mereka mempertanyakan urgensi kegiatan perpisahan yang justru berpotensi menjadi beban tambahan, terlebih di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Kalau memang sifatnya sukarela, kenapa terasa seperti wajib? Kami ini sedang susah, kebutuhan pokok saja sudah tinggi,” ungkap salah satu orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya.
Lebih jauh, para orang tua menilai praktik seperti ini seharusnya tidak terjadi di lingkungan sekolah negeri. Mereka mendesak adanya transparansi serta kejelasan mekanisme pengumpulan dana, termasuk dasar hukum yang digunakan.
Sorotan juga mengarah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, khususnya jajaran pendidikan menengah, agar segera turun tangan. Pemerintah diminta tidak tutup mata terhadap dugaan pungutan yang berpotensi memberatkan masyarakat.
“Dinas harus tegas. Jangan sampai sekolah negeri justru jadi tempat pungutan berkedok kegiatan. Ini bisa mencederai semangat pendidikan yang seharusnya meringankan, bukan membebani,” tegas salah satu pemerhati pendidikan di Binjai.
Fenomena pungutan kegiatan perpisahan bukan kali pertama terjadi. Namun, di tengah kondisi ekonomi masyarakat saat ini, kebijakan tersebut dinilai semakin tidak relevan, apalagi jika tidak disertai asas sukarela dan transparansi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak SMA Negeri 7 Binjai terkait polemik tersebut. Publik kini menunggu langkah konkret dari Dinas Pendidikan Sumatera Utara untuk memastikan praktik serupa tidak terus berulang dan tidak menjadi beban terselubung bagi orang tua siswa.
Reporter: Zulkarnain Idrus
