RedMOLBinjai.id | Medan — Pernyataan Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto yang mengklaim “tidak menemukan penggundulan hutan di Sumatera Utara” memantik kemarahan publik.
Penggiat sosial Muhammad Zulfahri Tanjung menilai pernyataan tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga berpotensi mengaburkan tanggung jawab pemerintah atas kerusakan lingkungan yang sudah berlangsung lama.
Zulfahri menyebut, ucapan Pangdam pada Sabtu (6 Desember 2025) justru semakin membuka mata publik bahwa ada upaya merapikan narasi, bukan merapikan hutan.
“Kayu Terpotong Rapi Bukan Efek Hujan — Pemerintah Jangan Pura-Pura Tidak Tahu!”
Menurut Zulfahri, masyarakat dengan mata kepala sendiri melihat gelondongan kayu rapi terbawa arus banjir bandang dan longsor. Fakta ini, katanya, tidak mungkin diabaikan.
“Air hujan tidak punya kemampuan memotong kayu dengan rapi. Yang bisa memotong kayu adalah manusia, dan itu jelas aktivitas pembalakan. Mengapa Pangdam bicara seolah tidak melihat? Pemerintah jangan berpura-pura bodoh!” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pernyataan Pangdam melemahkan jeritan warga yang selama ini meminta perhatian terhadap kerusakan hutan dan perlindungan kawasan konservasi.
Batang Toru Jadi Bukti Pemerintah Abai
Lebih jauh, Zulfahri menyinggung Kawasan Hutan Batang Toru, daerah yang sudah lama disebut-sebut sebagai korban pembukaan lahan untuk industri tambang dan proyek besar lainnya.
“Pemerintah pusat maupun daerah tahu persis apa yang terjadi di Batang Toru. Hutan dibuka lebar-lebar untuk kepentingan perusahaan. Jangan seolah semuanya baik-baik saja,” katanya.
Zulfahri menilai pemerintah tidak bisa bersembunyi di balik pernyataan Pangdam. Ia mendesak agar pemerintah mengambil tanggung jawab penuh atas kerusakan yang kini memicu bencana ekologis di berbagai daerah.
Dugaan Besar: Ada Kepentingan yang Dilindungi
Menurut Zulfahri, pernyataan Pangdam yang sangat “bersih” justru menimbulkan pertanyaan besar.
“Ketika pejabat tinggi bilang tidak ada penggundulan hutan, padahal faktanya terang benderang, publik pasti curiga. Ada kepentingan siapa yang kalian lindungi? Perusahaan apa yang takut terseret bila kebenaran dibongkar?” tegasnya.
Ia menilai bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, selama ini terlalu banyak melakukan pembiaran. Bahkan, menurutnya, ada indikasi kuat bahwa beberapa perusahaan “dibekingi” dan diberi ruang bebas untuk mengeksploitasi hutan.
“Ini Nyawa Rakyat, Jangan Sembarangan Bikin Pernyataan!”
Zulfahri mengingatkan bahwa bencana banjir dan longsor bukan isu politik ataupun wacana semata, melainkan tragedi nyata yang memakan korban.
“Rumah hancur, orang meninggal, anak-anak kehilangan orang tua. Ini nyawa rakyat! Pemerintah wajib bertanggung jawab, bukan malah membuat pernyataan yang menutupi persoalan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa RedMOLBinjai.id, aktivis, dan masyarakat akan terus mengawal isu ini agar kerusakan lingkungan tidak lagi dianggap remeh oleh pejabat negara.
Redaksi: RedMOLBinjai.id
Editor: Zulkarnain Idrus
