Binjai.REDMOL.ID | Medan - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sumatera Utara kembali memicu gelombang kritik. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menilai persoalan yang terus berulang tersebut bukan lagi sekadar gangguan distribusi, melainkan mencerminkan buruknya tata kelola energi yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan perekonomian daerah.
Dalam rilis resminya, LBH Medan menyatakan bahwa antrean panjang kendaraan di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan menjadi bukti nyata bahwa pasokan BBM tidak berjalan normal. Kondisi itu disebut telah merugikan masyarakat yang harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memperoleh bahan bakar.
Berdasarkan pemantauan LBH Medan, sejumlah SPBU seperti di kawasan HM Yamin, Denai, Mandala, Johor hingga Padang Bulan mengalami kekosongan stok. Bahkan, beberapa SPBU dilaporkan menutup operasional sementara akibat tidak tersedianya BBM.
Meski demikian, LBH Medan menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menyebut cadangan BBM nasional dalam kondisi aman dan kapasitas tangki penyimpanan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Hal senada juga disampaikan pihak Pertamina melalui Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga, Fahrougi Andriani Sumampouw, yang menyatakan stok BBM aman dan distribusi terus dioptimalkan.
Namun, menurut LBH Medan, fakta di lapangan justru menunjukkan situasi yang berbeda.
"Pernyataan pemerintah dan Pertamina bahwa stok BBM aman dinilai tidak sejalan dengan kondisi faktual di lapangan. Masyarakat masih harus mengantre panjang bahkan ada SPBU yang kehabisan stok," demikian isi rilis LBH Medan.
LBH Medan menilai narasi yang disampaikan pemerintah dan Pertamina berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, bahkan memicu kepanikan (panic buying) akibat ketidakpastian pasokan BBM.
Soroti Pernyataan Gubernur Sumut
Kritik LBH Medan semakin menguat setelah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkapkan bahwa antrean panjang di sejumlah SPBU terjadi akibat pemberhentian massal sopir truk tangki Pertamina.
Sebagai langkah darurat, Pemerintah Provinsi Sumut mengerahkan personel TNI dan Polri untuk membantu mengemudikan truk tangki BBM sambil memberikan waktu kepada Pertamina untuk menyelesaikan persoalan tenaga pengemudi.
LBH Medan menilai pengakuan tersebut justru memperlihatkan adanya persoalan serius dalam sistem distribusi BBM.
Di sisi lain, lembaga tersebut juga mengkritik penggunaan personel TNI dan Polri sebagai sopir pengganti karena dinilai tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kedua institusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Desak Presiden Evaluasi Total
LBH Medan menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban menjamin ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja.
Atas dasar itu, LBH Medan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi BBM nasional.
Selain meminta penyelesaian cepat atas kelangkaan BBM di Sumatera Utara, LBH Medan juga mendesak Presiden mencopot Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta Direktur Utama Pertamina beserta jajaran yang dinilai bertanggung jawab atas berulangnya persoalan distribusi BBM.
Menurut LBH Medan, peristiwa kelangkaan BBM yang berulang diduga bertentangan dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan (3) serta Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta sejumlah instrumen hak asasi manusia, termasuk DUHAM, ICCPR, dan ICESCR.
LBH Medan berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret agar persoalan kelangkaan BBM yang terus berulang di Sumatera Utara tidak kembali membebani masyarakat dan mengganggu aktivitas ekonomi daerah.
Reporter: Rudi Hartono
Editor: Zulkarnain Idrus
