Binjai | RedMOLBINJAI.ID — Pendeta Siwa Kumar S.Sos, pimpinan Kuil Shri Mariamman sekaligus tokoh Hindu yang tergabung dalam majelis tertinggi agama Hindu Kota Binjai, secara tegas menyatakan dukungannya agar institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Menurut Siwa Kumar, penempatan Polri di bawah Presiden merupakan amanat sistem kekuasaan sipil yang berlaku di Indonesia. Ia menilai Presiden sebagai pemegang mandat tertinggi dari rakyat memiliki kewenangan penuh untuk membawahi institusi strategis negara, termasuk Polri.
“Dalam sistem negara kita, kekuasaan tertinggi itu ada pada Presiden. Maka sudah seharusnya Polri berada langsung di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian,” tegas Siwa Kumar.
Ia mengingatkan, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka akan sangat rawan terseret kepentingan politik praktis. Kondisi tersebut dinilai berbahaya karena dapat menggerus independensi Polri sebagai penegak hukum yang seharusnya berdiri netral dan tidak berpihak.
“Kalau Polri berada di bawah kementerian, potensi intervensi politik sangat besar. Ini bisa merusak profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap Polri,” ujarnya.
Siwa Kumar menekankan bahwa Polri harus menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Polri dituntut fokus menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi seluruh warga negara tanpa diskriminasi serta tanpa tekanan kepentingan politik jangka pendek.
Sebagai tokoh agama, ia juga menilai stabilitas hukum dan keamanan nasional hanya bisa terwujud jika Polri dijauhkan dari arena politik praktis. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpikir jernih dan mendukung penguatan posisi Polri secara konstitusional.
“Polri yang kuat adalah Polri yang netral, profesional, dan hanya tunduk pada konstitusi serta Presiden sebagai mandataris rakyat,” pungkasnya.
Redaksi: RedMOLBINJAI.ID
Editor: Zulkarnain Idrus
