RedMOLBinjai.id | Binjai —
Proyek Gapura Chinatown senilai Rp195 juta di Kota Binjai kini resmi menjadi episentrum kegaduhan publik. Bukan hanya mahal, proyek ini disebut-sebut tak memiliki urgensi, tidak memakai ornamen lokal, tidak transparan, dan sarat kepentingan.
Lebih menggelegar lagi, proyek yang dibangun tanpa plank, tanpa keterbukaan informasi, dan tanpa penjelasan resmi dari Dinas PUTR Binjai itu kini dihubungkan dengan dugaan kuat adanya “dinasti proyek” yang ditengarai mengatur aliran pekerjaan fisik di kota ini.
Nilai Rp195 Juta Dinilai Tidak Masuk Akal — Publik: “Ini Gapura Apa Istana?”
Gapura berornamen Cina di sebuah kelurahan tiba-tiba menyedot Rp195 juta dana rakyat.
Nilai ini memicu kemarahan warga:
- Tidak sesuai lokasi,
- Tidak mencerminkan identitas Binjai,
- Tidak transparan,
- Tidak memprioritaskan kebutuhan masyarakat,
- Dan tidak masuk akal untuk ukuran gapura miniatur.
Proyek itu pun langsung dicap publik sebagai “gapura paling mahal tanpa alasan jelas”.
Praktisi Hukum Zulfikar: “Ini Bisa Masuk Penyalahgunaan Wewenang, Pasal 421 KUHP Mengintai!”
Ahmad Zulfikar, SH., MH., memandang proyek ini sangat berpotensi masuk ranah pidana.
“Jika ada pengerjaan Rp195 juta tanpa dokumen, tanpa prosedur, atau tanpa alur administrasi yang benar, itu adalah bentuk penyalahgunaan jabatan dan bisa dijerat Pasal 421 KUHP. APH wajib turun.”
Baginya, proyek publik tidak boleh jadi lahan eksperimen pihak tertentu.
Asas Hutabarat: “Kenapa Ornamen Cina? Mana Jati Diri Binjai?”
Tokoh masyarakat Binjai itu mempersoalkan keras arah estetika proyek.
“Mengapa harus ornamen Cina? Di Binjai banyak budaya lokal. Tidak bisa pemerintah memilih satu identitas begitu saja. Publik menilai ada keberpihakan yang tidak wajar.”
Asas menegaskan bahwa pemerintah harus menghormati identitas daerah, bukan memaksakan simbol budaya tertentu yang tidak relevan.
Ketua LSM LPPASRI: “APIP Jangan Tutup Mata! Periksa Segera Bangunan Rp195 Juta Itu!”
Ketua LPPASRI Binjai, Zulkifli, mengultimatum Inspektorat Kota Binjai selaku APIP:
“APIP jangan diam. Dengan nilai Rp195 juta dan dugaan kejanggalan, gapura ini wajib diperiksa. Kami minta Inspektur Inspektorat turun langsung!”
Menurutnya, setiap rupiah uang rakyat harus dijaga, bukan dibiarkan mengalir ke proyek dengan indikasi ketidakwajaran.
Jejak DG Mencuat — Disebut “Mengatur Proyek”: Pensiunan PUTR Langkat Kok Bisa Berkuasa di Binjai?
Nama seorang pria berinisial DG kembali menguak dalam pembicaraan publik.
Informasi lapangan yang berkembang dan layak dipercaya menyebut:
- DG adalah suami Kepala Inspektorat Kota Binjai,
- DG adalah pensiunan PNS PUTR Langkat,
- DG diduga mengatur distribusi proyek,
- DG disebut-sebut menghubungkan rekanan,
- DG diduga memegang kendali tidak resmi dalam beberapa pekerjaan fisik di Binjai.
Masyarakat bertanya keras:
“Kok bisa pensiunan punya akses lebih kuat daripada pejabat aktif? Apakah ini jaringan dinasti proyek?”
Walau masih dalam kategori dugaan, namun jejak DG ini semakin banyak dibicarakan publik dan tidak dapat diabaikan.
Kabid PUTR Binjai Pilih Diam — Pesan Dikirim, Dibaca, Tapi Tak Dijawab
Kabid Cipta Karya Dinas PUTR Binjai, Royto Sihombing, saat dikonfirmasi RedMOLBinjai.id mengenai:
- Dasar perencanaan,
- Nilai Rp195 juta,
- Alasan ornamen Chinatown,
- Dugaan peran DG,
- Legalitas pengerjaan,
memilih bungkam total.
Pesan WhatsApp terkirim, terbaca, tapi tidak dibalas.
Diamnya Kabid ini memicu interpretasi publik bahwa ada sesuatu yang sedang ditutup-tutupi.
RedMOLBinjai.id: “APH & APIP Harus Bergerak! Jangan Sampai Kota Ini Jadi Ladang Kepentingan Kelompok Tertentu”
RedMOLBinjai.id menegaskan:
- Proyek Rp195 juta wajib diaudit terbuka,
- APIP harus menjalankan fungsi pengawasan, bukan hanya simbol jabatan,
- Aparat penegak hukum harus menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang,
- Dugaan keterlibatan DG harus diuji secara hukum,
- Pemerintah harus transparan, tidak boleh bungkam.
Kota Binjai bukan milik kelompok tertentu. Uang rakyat bukan bancakan.
RedMOLBinjai.id akan terus membongkar setiap lapisan masalah ini.
Redaksi: RedMOLBinjai.id
