
RedMOLBinjai.id | Medan – Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, menegaskan komitmen tegas pemerintahannya untuk mendukung integrasi data sosial ekonomi dalam perencanaan pembangunan, saat menghadiri Konreg PDRB-ISE se-Sumatera 2025, Jumat (17/10), di Medan.
Didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai, Sofyan Syahputra Siregar, Amir menekankan bahwa tanpa data yang akurat dan terintegrasi, setiap kebijakan pembangunan berpotensi gagal dan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kami tidak mau pembangunan Kota Binjai sekadar formalitas. Data yang valid adalah dasar kebijakan yang benar-benar menyentuh masyarakat. Kalau data berantakan, kebijakan bisa meleset dan dampaknya langsung ke masyarakat,” tegas Wali Kota Amir di hadapan para pejabat BPS dan kepala daerah se-Sumatera.
Konreg PDRB-ISE tahun ini mengangkat tema “Integrasi Statistik Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Responsif dan Tepat Sasaran”, menjadi momen penting untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi regional Sumatera dan meminimalkan risiko kebijakan yang salah arah.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam sambutannya, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah harus fokus pada investasi dan pengembangan kawasan industri, bukan hanya sekadar pengendalian inflasi.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menegaskan Sumatera adalah kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menekankan, pengelolaan data yang rapi dan terintegrasi menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi mencapai target 2026.

Momentum Konreg ini juga diwarnai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh gubernur, bupati/wali kota, dan BPS RI, sebagai fondasi kebijakan pembangunan berbasis bukti yang akurat.
Kegiatan dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara, unsur Forkopimda, para Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara, Kanwil DJPb Kemenkeu, BPS, Bank Indonesia, dan KPPN se-Sumatera.
Dengan langkah tegas ini, Kota Binjai menunjukkan keseriusan menempatkan data sosial ekonomi sebagai alat strategis mencegah kebijakan pembangunan gagal sasaran dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Reporter: Zulkarnain Idrus
Editor: Zulkarnain Idrus
