Binjai.REDMOL.ID | Binjai - Dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satpas Polres Binjai menjadi perhatian setelah narasi dan potongan video terkait persoalan tersebut viral di media sosial.
Menanggapi sorotan publik, Kasatlantas Polres Binjai, Iptu Janitra Giri Satya, S.Tr.K., M.H., secara tegas membantah tudingan tersebut. Ia memastikan seluruh proses pelayanan penerbitan SIM berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), termasuk tahapan pemeriksaan kesehatan, psikologi, serta pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pihaknya juga menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik pungli maupun penyalahgunaan kewenangan oleh anggota kepolisian.
Namun, Binjai.REDMOL.ID menegaskan bahwa persoalan dugaan pungli dalam pelayanan publik tidak boleh selesai hanya dengan bantahan. Ketika sebuah persoalan telah menjadi perhatian masyarakat, transparansi pemeriksaan dan kejelasan hasil penanganan menjadi bagian penting untuk memulihkan kepercayaan publik.
BANTAHAN SUDAH DISAMPAIKAN, SEKARANG PEMBUKTIAN DITUNGGU
Iptu Janitra menyampaikan bahwa persoalan yang berkembang telah diserahkan kepada Propam untuk ditindaklanjuti.
Langkah tersebut harus menjadi kesempatan bagi institusi kepolisian untuk membuktikan bahwa pengawasan internal benar-benar berjalan. Apabila tudingan tidak terbukti, sampaikan hasil pemeriksaan secara proporsional. Namun, jika ditemukan pelanggaran, jangan ada perlindungan terhadap oknum yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.
Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan pernyataan bahwa pelayanan sudah sesuai SOP, sementara pertanyaan mengenai dugaan yang beredar tidak memperoleh kepastian.
Sebab, pelayanan SIM merupakan pelayanan publik yang menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

ZERO TOLERANCE HARUS BERLAKU TANPA PANDANG BULU
Komitmen zero tolerance yang disampaikan Kasatlantas Polres Binjai patut dibuktikan melalui tindakan nyata.
Tidak boleh ada anggota yang merasa kebal hanya karena mengenakan seragam atau memiliki kedudukan tertentu. Setiap pelanggaran, apabila terbukti, harus diproses sesuai aturan yang berlaku.
Mekanisme pembayaran SIM juga harus jelas. Masyarakat wajib mengetahui mana biaya resmi berdasarkan ketentuan PNBP dan mana pembayaran yang tidak memiliki dasar hukum.
Tidak boleh ada ruang abu-abu yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum untuk membebani masyarakat.
JANGAN BUNGKAM KONTROL SOSIAL DENGAN ANCAMAN UU ITE
Satlantas Polres Binjai mengimbau masyarakat agar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi serta melaporkan dugaan pungli melalui saluran resmi Propam Polri maupun Propam Polres Binjai.
Masyarakat yang merasa dirugikan diminta menyertakan kronologi dan bukti pendukung. Pengaduan tersebut tidak dipungut biaya.
Namun, perlu dipahami bahwa kritik terhadap pelayanan publik bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Masyarakat memiliki hak menyampaikan keluhan, melakukan pengawasan, dan melaporkan dugaan penyimpangan secara bertanggung jawab.
UU ITE tidak boleh dipahami sebagai alat untuk menakut-nakuti masyarakat yang menyampaikan kritik berdasarkan fakta.
Yang harus dibedakan adalah kritik dan pengaduan yang bertanggung jawab dengan penyebaran informasi bohong atau tuduhan tanpa dasar.
POLRES BINJAI HARUS MENJAGA KEPERCAYAAN MASYARAKAT
Persoalan ini menjadi ujian bagi Satlantas Polres Binjai dalam membuktikan kualitas pelayanan publik yang bersih, transparan, dan profesional.
Masyarakat tidak membutuhkan slogan panjang tentang pelayanan prima apabila dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan. Sebaliknya, apabila seluruh pelayanan memang telah sesuai aturan, institusi juga berhak memperoleh kepercayaan berdasarkan hasil pemeriksaan yang objektif.
Binjai.REDMOL.ID menegaskan, pemberantasan pungli tidak boleh tebang pilih. Tidak boleh ada kompromi terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran, tetapi juga tidak boleh ada pembenaran terhadap tuduhan yang belum terbukti.
Seragam adalah amanah, jabatan adalah tanggung jawab, dan pelayanan publik adalah kewajiban. Jangan biarkan kepercayaan masyarakat rusak akibat ulah segelintir oknum.
Kini, masyarakat menunggu hasil penanganan Propam. Bukan sekadar bantahan, bukan sekadar janji, melainkan kepastian berdasarkan fakta.
Reporter: Mhd. Zulfahri Tanjung & Red
Editor: Zulkarnain Idrus

