Medan – Binjai.REDMOL.ID | Aksi Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution yang meninggalkan ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut sebelum agenda selesai kembali memantik kritik tajam. Keputusan walk out yang kemudian diikuti keluarnya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai bukan sekadar persoalan etika, tetapi juga dipandang mencoreng wibawa forum resmi yang mewakili kepentingan rakyat.
Kritik keras datang dari Pimpinan DPRD Sumut Ricky Anthony. Politisi Partai NasDem yang akrab disapa RA itu menilai sikap gubernur tidak pantas dipertontonkan dalam forum resmi negara.
"Bagi NasDem, tidak ada kata lain yang bisa menggambarkan hal ini selain 'arogan'. NasDem meminta sikap seperti ini dihentikan. Ini merupakan sikap NasDem. Jika fraksi lain memilih diam atau memiliki pandangan berbeda, tentu kami hormati," tegas RA kepada wartawan, Senin (27/7/2026).
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa polemik walk out tidak lagi dipandang sebagai insiden biasa. NasDem menilai sikap seorang gubernur seharusnya menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi dinamika politik, bukan meninggalkan ruang sidang ketika proses demokrasi masih berjalan.
Informasi yang dihimpun, rapat paripurna saat itu hanya menyisakan agenda penandatanganan keputusan bersama. Namun sesaat sebelum tahapan tersebut dilaksanakan, seorang anggota DPRD menyampaikan interupsi kepada pimpinan sidang terkait status kuorum.
Dalam mekanisme DPRD, interupsi merupakan hak anggota dewan yang dijamin tata tertib persidangan. Persoalan itu semestinya dijawab oleh pimpinan sidang. Namun sebelum penjelasan diberikan, Bobby memilih keluar dari ruang rapat dan tak lama kemudian seluruh OPD ikut meninggalkan lokasi.
Langkah tersebut membuat agenda paripurna tidak dapat dituntaskan sesuai rencana. Padahal, penandatanganan keputusan bersama membutuhkan kehadiran gubernur sebagai pihak eksekutif.
Sejumlah kalangan menilai, bila setiap dinamika di ruang sidang direspons dengan meninggalkan forum, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kelancaran agenda pemerintahan, tetapi juga kualitas komunikasi antara eksekutif dan legislatif.
Publik kini menunggu sikap bijak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar insiden serupa tidak kembali terulang. Sebab, jabatan publik bukan hanya diukur dari kewenangan yang dimiliki, melainkan juga dari kemampuan menghormati proses demokrasi dan menjaga marwah lembaga negara.
Reporter: Rudi Hartono & Redaksi
Editor: Zulkarnain Idrus
