Seluma, RedMOL.ID - Jabatan kepala desa sejatinya merupakan amanah untuk mengelola anggaran negara demi kepentingan masyarakat. Namun, di Desa Talang Giring, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, muncul dugaan yang justru mengarah pada penyalahgunaan kepercayaan publik.
Kepala Desa Talang Giring berinisial B kini menjadi sorotan setelah beredarnya informasi dan bukti percakapan yang mengindikasikan adanya hubungan asmara dengan seorang perempuan berinisial KW. Perempuan tersebut diketahui masih berstatus sebagai istri sah orang lain, sementara B juga masih memiliki istri yang sah.
Persoalan ini tidak berhenti pada dugaan perselingkuhan semata. Yang menjadi perhatian publik adalah dugaan adanya aliran uang dan pemberian berbagai fasilitas bernilai fantastis kepada perempuan tersebut. Dari informasi yang beredar, B diduga memberikan uang puluhan juta rupiah, satu unit iPhone 15, hingga sebidang tanah seluas dua hektare yang nilainya diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
Publik kemudian mempertanyakan sumber dana yang digunakan untuk membiayai seluruh pemberian tersebut. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir masyarakat menilai pembangunan fisik di Desa Talang Giring tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dibandingkan besarnya Dana Desa yang dikucurkan pemerintah setiap tahun.
Dalam wawancara melalui pesan WhatsApp yang diterima awak media pada 25 Mei 2026, B mengakui adanya hubungan dengan perempuan tersebut. Ia juga mengakui bahwa perempuan yang dimaksud masih berstatus sebagai istri orang.
"Iya pak, selingkuhan saya masih berstatus istri orang dan saya masih beristri sah," tulis B dalam percakapan tersebut.
Saat dikonfirmasi terkait dugaan yang berkembang, B tidak memberikan penjelasan mengenai asal-usul dana yang digunakan. Ia justru menyebut persoalan tersebut sebagai urusan pribadi yang telah diketahui keluarga besarnya, termasuk istrinya.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Sebab yang dipersoalkan masyarakat bukan semata hubungan pribadinya, melainkan dugaan penggunaan kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan seorang kepala desa serta kemungkinan adanya keterkaitan dengan pengelolaan Dana Desa.
Lebih lanjut, B bahkan menyatakan tidak terlalu mempersoalkan apabila dirinya dilaporkan ke Inspektorat maupun instansi lainnya. Ia mengaku berencana mengakhiri masa jabatannya pada akhir tahun ini.
Di tengah mencuatnya kasus tersebut, masyarakat mulai menyoroti kinerja pengawasan pemerintah daerah. Pasalnya, apabila Dana Desa selama ini telah diaudit, masyarakat mempertanyakan hasil audit yang dilakukan serta sejauh mana pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran desa dilakukan secara menyeluruh.
Ketua Umum DPP Perkumpulan Gabungan Media Online dan TV YouTube (PGM-TV), Diki, menegaskan pihaknya akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Menurutnya, dugaan penyalahgunaan Dana Desa tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut uang negara yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat desa.
"Kami akan melaporkan persoalan ini kepada Inspektorat, Polres Seluma, Kejaksaan Negeri Seluma dan Bupati Seluma. Jika tidak ada tindakan yang jelas, laporan akan kami teruskan ke tingkat nasional agar dugaan ini diusut secara transparan dan profesional," tegas Diki.
Secara hukum, apabila ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan atau penggunaan Dana Desa untuk kepentingan pribadi, pelaku dapat dijerat dengan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sementara dugaan perzinaan maupun hubungan dengan pasangan yang masih terikat perkawinan memiliki mekanisme hukum tersendiri yang penanganannya harus berdasarkan laporan dan pembuktian sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Inspektorat Kabupaten Seluma, Kejaksaan Negeri Seluma maupun aparat kepolisian terkait dugaan tersebut. Masyarakat kini menunggu langkah konkret aparat pengawas dan penegak hukum untuk mengungkap apakah dugaan aliran dana kepada selingkuhan itu murni berasal dari harta pribadi atau terdapat keterkaitan dengan pengelolaan Dana Desa yang menjadi hak masyarakat Talang Giring.
"Yang dicari masyarakat adalah kebenaran. Jika tidak ada penyimpangan, buktikan secara terbuka. Tetapi jika ada penyalahgunaan anggaran, hukum harus ditegakkan tanpa memandang jabatan," ujar salah seorang tokoh masyarakat setempat. Red SALUMA
